sistem pemerintahan korea utara dan cina

sistem pemerintahan Korea Utara

Sistem pemerintahan di Korea Utara sangat terkenal dan negara ini sangat tertutup dari dunia luar karena sistem pemerintahan komunis yang dipimpin oleh dinasti Kim. pemerintahan Korea Utara juga membatasi akses keluar-masuk dari negara-negara luar. Lalu Korea Utara juga menolak pembaharuaan, menolak globalisasi dan menolak perkembangan zaman. Contohnya seperti kelangkaan internet yang menjadi bukti bahwa Korea Utara menolah perkembangan tekonologi.

Di Korea Utara bahkan ada hukum tentang gaya rambut yang dimana ada 28 model gaya rambut, 10 gaya rambut untuk laki laki dan sisanya untuk perempuan. Tidak ada seorang pun yang diperbolehkan mengikuti gaya rambut seperti pimpinan mereka yaitu Kim Jong-Un. 

Negara Korea Utara mampu menanam kan sikap nasionalisme dan kontrol otoriter kepada warganya, tetapi itu tidak sepenuhnya berhasil dalam menjalakannya itu karena perubahan sosial dan keraguan terhadap legitmasi pemerintahan korea utara terhadap warganya. Hal tersebut dibuktikan dengan wawancara 58 warga korea utara yang berada di Korea Selatan.

Selain itu, kemiskinan dan pelecehan di anggap terlalu umum oleh pemeritahan korea utara. Bagi anak-anak yang tumbuh di negara ini merupakan hal yang membuat trauma yang terus berulang-ulang. Kim Jong-Un adalah pemimpin tertinggi di negara tersebut menjadi salah satu contoh yang menggambarkan bagaimana diktaktor sering mengeksploitasi warga negaranya demi untuk mempertahankan kekuasaannya, dengan melewati batas-batas HAM dan menekan kebebasan mereka.

sistem pemerintahan China

sistem pemerintahan China adalah sebuah sistem polotik yanng didasarkan pada sistem partai tunggal, yaitu partai komunis China. Sistem ini juga dikenal sebagai "sistem sosialis dengan karakteristik China" atau " Sistem komunis dengan karakteristik China"

Sistem pemerintahan China memiliki beberapa ciri, antara lain:

1. Partai Komunis China (PKC) adalah satu-satunya partai politik di China yang mengendalikan semua aspek pemerintahan.

2. Sistem hukum China didasarkan pada prinsip sosialis dan dikendalikan oleh partai politik. Pengadilan China dijalankan oleh PKC dan bekerja untuk mencapai tujuan partai politik.

3. Sistem administrasi Tiongkok terpusat, dengan pemerintah pusat menentukan kebijakan nasional dan menerapkannya di seluruh negeri.

4. Sistem pemerintahan China secara ketat mengontrol media, internet, dan informasi yang masuk ke China. Hal ini dilakukan untuk menjaga stabilitas politik dan mencegah munculnya gerakan oposisi.

5. Sistem pemerintahan China juga memiliki kontrol yang ketat terhadap kegiatan keagamaan dan kegiatan sosial lainnya. 

Bentuk negara china adalah kesatuan dengn sistem pemerintahan presidensial dan betuk pemerintahan komunis. Republik Rakyat China merupakan negara sosialis dengan masyarakat yang demokratis, pada dasarnya China menganut sistem dimana semua kekuasaan berada di tangan rakyat. China juga dianggap sebagai negara sosialis dan otokratis.  

Pemerintahan China didampingi oleh partai komunis dalam menjalankan tugas kenegaraan maka dari itu, partai komunis memiliki peran dalam menentukan sebuah kebijakan

persamaan dan perbedaan sistem pemerintahan Korea Utara dan China

Persamaan antara sistem pemerintahan Korea Utara dan China adalah keduanya menganut sistem partai tunggal, yaitu Partai Buruh Korea di Korea Utara dan Partai Komunis China di China. Kedua negara juga memiliki kontrol yang ketat terhadap media dan informasi, serta memiliki kepemimpinan yang sangat kuat dan berkuasa.

Namun, ada juga beberapa perbedaan antara sistem pemerintahan Korea Utara dan China:

1. Efek Militer:

Di Korea Utara, militer memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap pemerintahan dan politik, sedangkan di China, militer memainkan peran yang lebih terbatas dan dikendalikan oleh partai politik.

2. sistem keuangan:

Sistem ekonomi yang digunakan di Korea Utara adalah sosialisme Juche, yang lebih kohesif dan berorientasi pada pengembangan sumber daya dan produksi dalam negeri. Di sisi lain, China menerapkan kebijakan reformasi ekonomi terbuka dan mengutamakan investasi asing dan ekspor. 

3. Perlindungan hak asasi manusia:

Korea Utara sering dikritik karena pelanggaran hak asasi manusia yang sistematis dan meluas, termasuk pelanggaran kebebasan berekspresi, berserikat dan beragama. Pada saat yang sama, perlindungan hak asasi manusia juga dikritik di Tiongkok, tetapi pemerintah Tiongkok telah menerapkan reformasi di bidang ini, seperti memperkuat sistem hukum dan memperbaiki kondisi kerja karyawan.

4. Pembukaan:

China lebih terbuka dan liberal menerima pengaruh asing dan mendorong kerja sama internasional, sedangkan Korea Utara lebih tertutup, mengutamakan isolasi dan keamanan nasional.

oleh herdine ayu wulandari, Administrasi publik Universitas Muhammadiyah Sidoarjo